HUKUM : PERINGATAN UNTUK J&T

902811_fec06800-bfe0-45c6-9c44-7ce928a2cb3b

Untuk dibaca oleh Mr. Jet Lee dan Tony Chen

Berikut langkah hukum “ketika barang yang dikirim tidak diterima ; hilang / cacat sebagian / keseluruhan!

Secara hukum, pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi (ekspeditur) atas permintaan dari si pengirim barang untuk mengirimkan suatu barang tertentu agar disampaikan kepada si penerima barang dapat dikualifikasikan sebagai Suatu Perjanjian Pengangkutan. Aturan dan dasar hukum dari Perjanjian Pengangkutan ini dapat Anda temukan di Pasal 1601 a, Pasal 1601 b dan Pasal 1617 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”) dan Pasal 86-97 dan Pasal 466-517c Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (“KUH Dagang”)
.
HMN Purwosutjipto, S.H. dalam bukunya Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia telah mendefinisikan Perjanjian Pengangkutan sebagai suatu perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ke tempat tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.
.
Tidak menyampaikan paket barang tersebut sesuai waktu yang diperjanjikan dalam Bukti Tanda Terima Pengiriman Barang, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan ingkar/cidera janji atau yang dikenal dengan istilah wanprestasi.
.
Adapun pengertian wanprestasi menurut para sarjana yang dikutip oleh J. Satrio dalam bukunya Wanprestasi Menurut KUH Perdata, Doktrin dan Yurisprudensi, terbitan PT Citra Aditya Bakti (2012), halaman 3, adalah sebagai berikut:

“Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya.”
.
Mengutip pendapat Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, penerbit PT Intermasa, halaman 45, yang berpendapat bahwa wanprestasi (kelalaian/kealpaan) seorang debitur dapat berupa:
a.Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
b.Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
c.Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
.
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengaturan yang umum mengenai tidak menepati janji atas suatu pelayanan (misalnya dalam Pasal 16 UU Perlindungan Konsumen). Untuk itu, kita perlu kembali ke aturan Pengangkutan, khususnya dalam Pasal 468 dan Pasal 477 KUH Dagang, yang memberikan pengaturan sebagai berikut:

Pasal 468 KUH Dagang:
Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.
Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila Ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya barang itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim.
Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu.

Pasal 477 KUH Dagang:
Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali bila ia membuktikan, bahwa keterlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya.
.
Berdasarkan hal-hal yang saya uraikan di atas, dalam hal tidak adanya keadaan memaksa/keadaan kahar (force majeur) yang menyebabkan Pihak penyedia jasa pengiriman barang tidak dapat melaksanakan kewajibannya (Vide: Pasal 1244-1245 KUH Perdata), maka pemilik barang mempunyai hak untuk menggugat ganti rugi (secara perdata) atas tidak atau belum dikirimkannya paket barang, dengan terlebih dahulu memperingatkan Perusahaan tersebut secara hukum melalui peringatan secara tertulis (somasi) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata (terjemahan R. Subekti), yang berbunyi:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s